Banding Manchester City atas putusan komisi independen yang menyatakan mereka bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran aturan keuangan tampaknya bertabrakan dengan pernyataan yang pernah disampaikan sponsor utama klub, Etihad Airways, kepada pemerintah Amerika Serikat. Inti sengketa Manchester City kali ini adalah klaim bahwa kontrak komersial yang oleh komisi dinilai sebagian didanai pemilik klub, sebenarnya dibayar oleh pemerintah Abu Dhabi. Klub mengonfirmasi langkah banding tersebut pada Jumat, setelah putusan inti komisi diterbitkan beberapa hari sebelumnya.
Persoalan ini penting bukan hanya bagi City, tetapi juga bagi kredibilitas sistem pengawasan keuangan Liga Premier secara keseluruhan. Jika argumen klub dalam banding nanti terbukti tidak konsisten dengan pernyataan sponsor mereka sendiri di depan otoritas negara lain, posisi hukum City bisa semakin sulit dipertahankan. Selain itu, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sudah menyatakan tengah mencermati perkembangan kasus ini dan membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi tambahan.
Klaim Utama dalam Banding Manchester City
Salah satu pilar utama banding City adalah bantahan atas temuan komisi independen bahwa sejumlah kontrak komersial mereka sebagian dibiayai oleh pemilik klub. Klub bersikeras bahwa dana yang mengalir dalam kerja sama sponsor tersebut berasal dari pemerintah Abu Dhabi, bukan dari kantong pemilik secara pribadi. Argumen ini menjadi krusial karena menyangkut cara komisi menilai apakah nilai sponsor yang tercatat di pembukuan klub memang wajar dan berasal dari pihak ketiga yang independen.
Komisi independen sendiri menolak penjelasan tersebut dan menyebutnya “tidak benar” dalam keputusan inti yang dipublikasikan pada Selasa. Pada paragraf 77 putusan, komisi menilai dalih itu sebagai “penjelasan” yang disusun klub jauh setelah peristiwa terjadi, dengan tujuan mengaburkan dan menyembunyikan realitas dari apa yang mereka sebut sebagai Skema Pendanaan Terselubung. Temuan inilah yang kemudian memicu langkah banding dari pihak klub.
City menyampaikan banding mereka pada Kamis malam dan menegaskan memiliki “bukti tak terbantahkan” yang akan membuktikan bahwa temuan komisi tidak benar. Klub juga menyatakan keyakinan bahwa proses banding akan mengubah kesimpulan yang sudah diambil. Namun, karena keputusan inti komisi sudah dinyatakan final pada tingkat pertama, banding ini menjadi ujian besar bagi strategi hukum City ke depan.
Kronologi Sengketa Manchester City dengan Etihad
Hubungan City dan Etihad bukan hal baru dalam peta keuangan sepak bola Inggris. Etihad, maskapai nasional Uni Emirat Arab yang dimiliki negara, telah menjadi sponsor utama kaus klub sejak 2009. Kehadiran mereka menjadi sumber awal lonjakan pendapatan City setelah klub diakuisisi oleh Abu Dhabi United Group milik Sheikh Mansour pada tahun sebelumnya.
Pada 2011, City mengumumkan kesepakatan hak penamaan stadion berdurasi 10 tahun senilai £400 juta untuk Etihad Stadium. Kesepakatan itu kemudian diperpanjang pada 2021 dengan syarat yang lebih menguntungkan bagi klub. Besarnya nilai kerja sama inilah yang sejak awal menarik perhatian banyak pihak, karena dinilai jauh di atas standar pasar pada masanya.
Dalam dokumen yang dikirim ke Departemen Perdagangan, Perhubungan, dan Luar Negeri Amerika Serikat pada 2015, Etihad angkat bicara soal dugaan ini. Dokumen tersebut merupakan bagian dari penyelidikan pemerintah AS terhadap maskapai-maskapai milik negara. Di dalamnya, maskapai menepis anggapan bahwa pemerintah Abu Dhabi yang membayar sponsor mereka untuk Manchester City.
Pernyataan Etihad yang Berpotensi Melemahkan Posisi City
Dalam pengajuan resminya ke pemerintah AS, Etihad menyatakan dengan tegas bahwa pernyataan yang menyebut pemerintah Abu Dhabi membayar sponsor mereka untuk Manchester City adalah “tidak benar”. Maskapai menjelaskan bahwa pada 2011 mereka dan City menandatangani perjanjian sponsor berdurasi 10 tahun yang mencakup hak penamaan stadion klub. Menurut Etihad, pembiayaan sponsor tersebut berasal dari likuiditas mereka sendiri.
Etihad juga menegaskan status kepemilikannya secara terbuka. Maskapai menyatakan bahwa mereka dimiliki pemerintah sejak berdiri, dan selalu konsisten menjelaskan bahwa mereka tidak menerima subsidi apa pun dari pemerintah Abu Dhabi. Pendanaan mereka, menurut pernyataan itu, berasal dari kombinasi ekuitas, pinjaman pemegang saham, serta pinjaman komersial. Maskapai menambahkan bahwa ekuitas dan pinjaman dari pemegang saham bukanlah subsidi dalam definisi apa pun yang berlaku, melainkan cara pemerintah Abu Dhabi berinvestasi secara masuk akal pada model bisnis yang berhasil.
Pernyataan ini menjadi menarik karena tampak bertolak belakang dengan garis pembelaan City saat ini. Jika City berargumen bahwa kontrak komersial mereka memang dibiayai pemerintah Abu Dhabi, maka penjelasan itu bersinggungan langsung dengan bantahan resmi Etihad bertahun-tahun sebelumnya. Ketidaksesuaian inilah yang membuat posisi klub dalam banding dinilai rawan digugat.
Posisi City juga berbeda dari sikap mereka dalam banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada 2020. Saat itu, City berhasil memenangkan banding atas tuduhan pelanggaran aturan financial fair play UEFA, dan dalam prosesnya mereka menegaskan bahwa seluruh pendapatan sponsor berasal dari mitra komersial mereka. Kini, argumen yang diajukan ke komisi independen justru bergerak ke arah sebaliknya.
Peran FA dan Kemungkinan Sanksi Tambahan
FA telah menegaskan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan disipliner terhadap City maupun individu-individu kunci di klub. Menurut FA, keputusan komisi independen membawa “implikasi signifikan bagi integritas permainan”. Lembaga itu menyatakan akan mengambil tindakan jika memang dipandang perlu.
Meski begitu, FA memilih menunggu proses banding selesai sebelum memutuskan langkah berikutnya. Berdasarkan buku aturan Liga Premier, proses tersebut seharusnya rampung paling lambat akhir Januari. FA menyebut tidak ingin berkomentar lebih jauh selama proses antara Liga Premier dan City masih berjalan, namun akan terus memantau perkembangan kasus ini secara saksama.
Kewenangan FA tidak hanya menyasar klub, tetapi juga individu yang terbukti melanggar aturan atau bertindak tidak jujur, yang menurut komisi memang terjadi dalam kasus ini. Nama-nama pihak yang terlibat disamarkan dalam keputusan inti setebal 40 halaman yang diterbitkan pekan ini. FA berpeluang meminta versi tanpa penyamaran kepada Liga Premier jika ingin menindaklanjuti secara personal.
Apa yang Mungkin Terjadi Berikutnya
Praktik standar FA adalah menunggu proses disipliner yang dijalankan liga, seperti Liga Premier atau EFL, selesai lebih dahulu sebelum mengambil tindakan sendiri. Pola ini terlihat pada kasus Chelsea, ketika FA menjatuhkan denda £10 juta disertai larangan transfer dua jendela yang ditangguhkan. Sanksi itu diberikan setelah Chelsea mengakui 74 pelanggaran regulasi agen, atau sekitar empat bulan setelah Liga Premier mendenda klub £10,75 juta untuk pelanggaran yang sama terkait pembayaran tidak sah kepada pemain dan agen.
Pada kasus Chelsea, FA tidak menindak individu karena pihak-pihak yang terlibat sudah tidak lagi bekerja di sepak bola. Sebaliknya, FA tetap bisa bergerak terhadap perorangan, seperti saat mereka menuntut manajer Southampton, Tonda Eckert, atas dugaan pelanggaran kode etik dalam saga Spygate yang melibatkan Middlesbrough pada Mei. Sidang disipliner untuk kasus itu berlangsung bulan lalu dan berpotensi berujung pada larangan panjang dari sepak bola bagi pelatih asal Jerman tersebut.
Bagi City, tenggat akhir Januari menjadi penanda penting yang akan menentukan arah seluruh kasus ini. Jika banding mereka gagal, tekanan tidak hanya datang dari Liga Premier, tetapi juga dari FA yang memiliki jalur sanksi tersendiri terhadap klub dan individu. Sebaliknya, jika banding berhasil, temuan komisi independen berpotensi dipatahkan dan lanskap sanksi bisa berubah sepenuhnya.
Yang jelas, kombinasi antara pernyataan lama Etihad kepada pemerintah AS, sikap berbeda City di CAS 2020, dan temuan komisi pada paragraf 77 membuat sengketa ini jauh lebih rumit daripada sekadar perselisihan administratif. Setiap pernyataan yang pernah dikeluarkan para pihak berpotensi dipakai sebagai pembanding di ruang sidang banding. Dalam konteks itulah konsistensi argumen menjadi taruhan utama bagi City.
Terlepas dari hasil akhirnya, kasus ini memperlihatkan bagaimana pengawasan keuangan klub sepak bola modern kini melibatkan banyak aktor lintas yurisdiksi, mulai dari liga domestik, asosiasi nasional, hingga otoritas negara lain. Bagi City, mempertahankan argumen yang sejalan dengan pernyataan sponsor mereka sendiri akan menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas di setiap tahap proses hukum. Sementara bagi para penggemar dan pengamat, akhir Januari menjadi momen yang layak ditunggu untuk melihat ke arah mana sengketa ini bergerak.