FIFA meminta pemerintah Inggris memberikan status bebas pajak bagi Piala Dunia Wanita 2035, sebuah permintaan yang kini memicu ketegangan dengan pemerintah dan empat asosiasi sepak bola di Inggris. Persyaratan tersebut muncul menjelang kongres luar biasa FIFA di Zurich pada Senin, ketika Inggris dijadwalkan resmi disahkan sebagai tuan rumah turnamen tersebut. Di balik layar, negosiasi berjalan jauh lebih alot daripada yang terlihat di permukaan.
Menurut laporan The Guardian, sejumlah sumber yang terlibat dalam pembicaraan menyebut banyak permintaan FIFA kemungkinan besar tidak akan dipenuhi. Persoalannya bukan hanya soal nilai uang, tetapi juga soal citra: memberikan keringanan pajak menyeluruh kepada badan sepak bola dunia yang memiliki cadangan kas sangat besar dinilai sulit dipertanggungjawabkan ke publik. Turnamen ini sendiri dirancang berformat 48 tim dengan proyeksi penjualan tiket mencapai 4,5 juta lembar.
Tuntutan Bebas Pajak yang Diajukan FIFA
Dalam pembicaraan dengan pemerintah Inggris, FIFA disebut meminta pembebasan pajak secara menyeluruh untuk seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola. Permintaan itu tidak hanya berlaku bagi FIFA sebagai penyelenggara, tetapi juga bagi mitra penyiaran dan mitra komersialnya, termasuk pemasok serta staf yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen. Dengan kata lain, hampir seluruh rantai kegiatan ekonomi di sekitar Piala Dunia Wanita 2035 ingin dikeluarkan dari kewajiban pajak.
Selain itu, FIFA meminta penjualan tiket dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Permintaan tersebut cukup signifikan mengingat proyeksi penjualan tiket pada kompetisi 48 tim itu mencapai 4,5 juta lembar, sehingga potensi penerimaan pajak dari sektor ini tidak kecil. FIFA juga menginginkan biaya penukaran mata uang asing atau exchange-rate fees dihapuskan selama periode turnamen berlangsung.
Rangkaian permintaan tersebut menjadikan pembicaraan dengan otoritas Inggris tidak sekadar membahas teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyentuh kebijakan fiskal negara. Bagi FIFA, kepastian fiskal penting agar perhitungan komersial turnamen bisa dikunci sejak awal. Bagi pemerintah Inggris, permintaan itu bersinggungan langsung dengan prinsip perpajakan yang berlaku bagi semua pihak.
Mengapa Pemerintah Inggris Enggan Memberi Keringanan
Sumber pemerintah menyatakan pembebasan pajak menyeluruh tidak akan diberikan. Ada dua alasan utama yang disebutkan: pertimbangan keuangan negara dan soal citra publik. Pemberian keringanan pajak kepada FIFA dinilai akan sulit dijelaskan kepada publik ketika badan tersebut memiliki cadangan kas lebih dari 4 miliar dolar AS, atau sekitar 3 miliar poundsterling.
Posisi pemerintah tersebut diperkuat oleh pernyataan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA). Juru bicara FA menegaskan pihaknya telah memberikan setiap jaminan yang bisa diberikan sesuai hukum yang berlaku di negara ini, sekaligus menandai secara transparan setiap penyimpangan yang ada. Mereka juga menekankan bahwa pendekatan yang dipakai konsisten dengan perhelatan besar lain yang pernah atau akan digelar di Inggris, termasuk Olimpiade London 2012 dan Euro 2028.
Meski demikian, pemerintah tidak menutup pintu sepenuhnya. Sebagian pengecualian masih mungkin diberikan dalam proses negosiasi lanjutan. Yang ditegaskan pemerintah adalah bahwa Piala Dunia Wanita 2035 tidak akan memperoleh status bebas pajak menyeluruh seperti yang diminta FIFA.
Kisruh Tata Kelola FIFA Ikut Memperumit Negosiasi
Kompleksitas masalah bertambah karena FIFA tengah menghadapi krisis tata kelola. Perdana Menteri Andy Burnham dilaporkan telah beberapa kali menyerukan agar Presiden FIFA, Gianni Infantino, mundur dari jabatannya. Sikap tersebut tentu memengaruhi suasana pembicaraan antara kedua pihak, karena negosiasi fiskal kini berjalan di tengah ketegangan politik yang lebih luas.
Di sisi lain, FA disebut bersiap memberikan dukungan kepada Philippe Diallo dari Prancis pada pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada Maret. Dukungan terbuka terhadap kandidat selain petahana merupakan sinyal tersendiri tentang arah hubungan antara sepak bola Inggris dan kepemimpinan FIFA saat ini. Situasi ini membuat negosiasi soal pajak tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik internal organisasi.
Karena itu, pembahasan mengenai persyaratan fiskal diperkirakan akan berlanjut setelah pencalonan Inggris resmi diratifikasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan meliputi FIFA, Kementerian Keuangan Inggris (Treasury), dan asosiasi-asosiasi sepak bola nasional di Inggris. Sampai negosiasi tuntas, belum ada kepastian sejauh mana permintaan FIFA akan dipenuhi.
Risiko Menengah dan Kelanjutan Pembicaraan
Dalam laporan evaluasinya atas pencalonan Inggris, FIFA sendiri mengidentifikasi kerangka pajak dan hukum Inggris sebagai “risiko menengah” bagi penyelenggaraan turnamen. Artinya, FIFA sejak awal menyadari bahwa ada persoalan struktural yang harus diselesaikan agar turnamen bisa berjalan sesuai skenario komersialnya. Penandaan risiko itu sekaligus menjadi dasar bagi FIFA untuk terus menuntut jaminan tambahan.
Juru bicara pemerintah menegaskan bahwa menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2035 merupakan peluang besar bagi Inggris. Menurutnya, turnamen ini akan memberikan dorongan ekonomi signifikan bagi berbagai daerah dan membantu mendorong perubahan selama satu dekade di dunia olahraga perempuan. Pemerintah juga menekankan bahwa jaminan pemerintah merupakan bagian penting dari setiap pencalonan event besar, dan sepanjang proses pihaknya telah berkomunikasi dengan FIFA untuk memastikan pendekatan yang proporsional.
Sementara itu, FIFA belum memberikan komentar atas laporan tersebut. Tanpa tanggapan resmi, posisi akhir FIFA dalam negosiasi masih menjadi tanda tanya, termasuk seberapa jauh mereka bersedia menurunkan tuntutan agar turnamen tetap layak secara komersial.
Konteks Lebih Luas: Preseden Tuan Rumah dan Margin Turnamen Wanita
Persoalan pajak bukan hal baru dalam penyelenggaraan turnamen FIFA. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tuan rumah menghadapi kesulitan serupa, termasuk pada Piala Dunia pria musim panas lalu. Setelah berbulan-bulan bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan Amerika Serikat, FIFA berhasil memperoleh pengecualian pajak federal untuk 48 tim peserta, meski banyak di antaranya tetap harus membayar pajak negara bagian dan kota tergantung lokasi pertandingan mereka.
Oriana Morrison, penasihat pajak yang pernah bekerja untuk banyak asosiasi nasional, menggambarkan pola yang biasa terjadi dalam negosiasi semacam ini. Menurutnya, FIFA akan meminta segalanya, tetapi pada akhirnya menerima batas minimum yang membuat turnamen tetap layak secara komersial. Ia juga memperkirakan akan ada percakapan-percakapan sulit ke depan, karena turnamen ini tidak akan menghasilkan uang sebesar Piala Dunia pria sehingga margin yang tersedia jauh lebih tipis.
Pernyataan itu memberi gambaran bahwa ketegangan dengan Inggris bukan sekadar benturan prinsip, melainkan juga soal hitungan bisnis. Penyelenggara turnamen wanita bekerja dengan ruang fiskal yang lebih sempit, sementara pemerintah memiliki batas politik dalam memberikan keringanan pajak kepada lembaga yang secara finansial sangat kuat. Kombinasi dua tekanan inilah yang membuat pembicaraan berlangsung alot.
Kesimpulan
Pencalonan Inggris sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita 2035 diperkirakan tetap disahkan dalam kongres FIFA di Zurich pada Senin. Namun pengesahan itu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, karena permintaan bebas pajak menyeluruh, pembebasan PPN tiket, dan penghapusan biaya kurs masih harus dinegosiasikan lebih lanjut. Pemerintah Inggris bersikukuh tidak akan memberikan status bebas pajak secara menyeluruh, sementara FIFA menilai kerangka pajak dan hukum Inggris sebagai risiko yang perlu diatasi.
Yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana kisruh tata kelola FIFA dan dinamika pemilihan presiden pada Maret nanti ikut mewarnai jalannya negosiasi. Bagi publik, hasil akhir pembicaraan ini akan menentukan seberapa besar manfaat ekonomi turnamen benar-benar mengalir ke Inggris, dan seberapa jauh penyelenggaraan event akbar bisa tetap berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya pada perhitungan komersial penyelenggara.
