FIFA dilaporkan tetap mengizinkan Republik Demokratik Kongo (DR Kongo) berlaga di Piala Dunia musim panas ini, meski ada indikasi hasil investigasi internal menemukan bahwa negara tersebut memakai pemain yang tidak memenuhi syarat selama babak kualifikasi. Pemain yang dimaksud adalah kiper Lionel Mpasi, yang menjadi andalan timnya di turnamen itu, termasuk saat menghadapi Inggris di babak 32 besar.
Kisah ini penting karena menyentuh dua hal sekaligus: keabsahan hasil pertandingan di panggung terbesar sepak bola dunia, dan kredibilitas sistem pengawasan yang dijalankan FIFA. Sampai sekarang belum ada hukuman apa pun yang dijatuhkan kepada federasi sepak bola Kongo, Fecofa. Sejumlah pihak yang merasa dirugikan pun mulai mempertanyakan mengapa persoalan ini bisa lolos begitu saja dari jerat sanksi.
Investigasi FIFA Temukan Pemain Tak Memenuhi Syarat, Tapi Tanpa Sanksi
Menurut laporan yang beredar, tim penyelidik FIFA semestinya sudah mengetahui persoalan status Mpasi jauh sebelum turnamen bergulir. Kiper tersebut lahir di Prancis dan pernah memperkuat tim nasional Prancis di level usia muda, namun menurut temuan FIFA ia belum pernah menuntaskan proses perpindahan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam regulasi federasi. Prosedur pergantian asosiasi itu bukan sekadar administrasi belaka, melainkan syarat mutlak sebelum seorang pemain dianggap sah membela negara lain.
Meski demikian, Mpasi tetap tampil dan bahkan menjadi tokoh penting bagi DR Kongo sepanjang turnamen. Salah satu momen yang paling banyak disorot adalah ketika ia turun menghadapi Inggris pada babak 32 besar. Artinya, persoalan ini bukan hanya soal dokumen di atas kertas, tetapi menyangkut pertandingan-pertandingan yang sudah selesai dimainkan dan hasilnya sudah tercatat.
Yang membuat kasus ini semakin tajam, Fecofa tidak menerima hukuman apa pun. Tidak ada sanksi, tidak ada pengurangan poin, dan tidak ada tindakan korektif yang diumumkan secara terbuka. Kombinasi antara temuan pelanggaran dan tidak adanya konsekuensi inilah yang kemudian memicu pertanyaan dari berbagai federasi lain.
Kronologi: Pengaduan Nigeria dan Jalan DR Kongo ke Piala Dunia
Akar persoalan ini bisa ditelusuri ke sebuah laga playoff Piala Dunia antara Nigeria dan DR Kongo pada November lalu. Federasi Sepak Bola Nigeria (NFF) mengajukan keberatan karena menilai lawannya menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan DR Kongo melalui adu penalti, sehingga keberatan Nigeria menyangkut hasil yang sangat menentukan langkah mereka.
Berdasarkan pemberitaan New York Times dan Le Monde, penyelidik FIFA sebenarnya sudah mengetahui situasi Mpasi sebelum DR Kongo mengalahkan Jamaika pada babak playoff interkontinental terakhir pada Maret. Pada titik itu FIFA menghadapi sejumlah opsi, termasuk kemungkinan melarang DR Kongo melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Namun pilihan yang diambil bukan itu.
FIFA memutuskan menolak pengaduan Nigeria dengan alasan pengajuan tersebut tidak masuk dalam tenggat waktu yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, keputusan itu lebih bertumpu pada aspek prosedural ketimbang pada substansi dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Keputusan inilah yang membuat DR Kongo tetap melaju hingga tampil di putaran final.
Nigeria Kecewa dan Berpotensi Menuntut Kompensasi
Nigeria tidak tinggal diam setelah pengaduannya ditolak. NFF mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan sejumlah perwakilan pemerintah memberi sinyal bahwa mereka bisa menempuh jalur kompensasi finansial atas kerugian yang dialami. Seorang anggota komisi olahraga nasional, lembaga yang mengatur olahraga di Nigeria, menyampaikan kepada ESPN bahwa pihaknya akan mempertimbangkan langkah tersebut secara serius.
“Belum ada yang diputuskan, tetapi kami akan sangat serius mempertimbangkan untuk menuntut kompensasi dari FIFA atas semua kerugian ekonomi yang ditanggung Nigeria,” ujar sumber tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dampak kasus Mpasi tidak berhenti pada soal regulasi, tetapi sudah merembet ke perhitungan ekonomi dan prestise sebuah negara peserta.
Tekanan juga datang dari Concacaf, konfederasi Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia, yang salah satu anggotanya adalah Jamaika. Concacaf menegaskan bahwa pihaknya menanggapi persoalan kelayakan pemain dengan sangat serius dan berharap regulasi serta prosedur yang berlaku diterapkan secara konsisten dan adil di semua kompetisi. Dalam pernyataannya, Concacaf meminta agar setiap kekhawatiran soal kelayakan pemain ditelaah dan ditangani secara menyeluruh melalui badan tata kelola dan disipliner FIFA yang semestinya.
Nama Infantino Kembali Jadi Sorotan
Kasus ini menghidupkan kembali pertanyaan soal posisi Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang dalam beberapa tahun terakhir sudah beberapa kali menghadapi sorotan akibat rangkaian skandal tata kelola. Perlu dicatat bahwa tim investigasi FIFA bersifat independen dan presiden tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri proses yang mereka jalankan. FIFA disebut membantah bahwa Infantino ikut berperan dalam pengambilan keputusan atas kasus Mpasi.
Meski demikian, nama Infantino diperkirakan tetap menjadi pusat perhatian karena satu keterkaitan personal. Véron Mosengo-Omba, yang pernah menjadi rekan Infantino semasa kuliah, terpilih tanpa lawan sebagai presiden Fecofa pada Mei lalu. Fakta itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi, tetapi cukup untuk membuat publik dan media terus mengaitkan keduanya dalam pembahasan soal penanganan kasus ini.
Karena itu, persoalan Mpasi punya potensi berkembang melampaui isu administrasi pemain. Ia menjadi ujian bagi seberapa mandiri dan transparan mekanisme pengambilan keputusan FIFA ketika berhadapan dengan kasus yang menyangkut negara-negara dengan kepentingan besar. FIFA, Concacaf, Caf, NFF, dan Fecofa semuanya telah dihubungi untuk dimintai komentar.
Tekanan soal Tata Kelola FIFA Makin Meluas
Isu Mpasi bukan satu-satunya perkara yang membebani FIFA saat ini. Pada Selasa, federasi sepak bola Norwegia mengonfirmasi bahwa mereka telah menyampaikan pengaduan berisi tiga butir kepada FIFA terkait tata kelolanya. Salah satu butir yang disorot adalah keputusan membatalkan kartu merah yang diberikan kepada pemain Amerika Serikat, Folarin Balogun, setelah adanya intervensi melalui sambungan telepon oleh Donald Trump.
Dua butir lainnya adalah penghargaan perdamaian FIFA serta rencana yang dibatalkan untuk menjual sebagian saham Piala Dunia kepada investor, yang dikenal sebagai skema Fifa Forward Enterprise. Ketiga hal itu, menurut federasi Norwegia, menunjukkan pola persoalan yang perlu dijawab secara terbuka. Presiden NFF, Lise Klaveness, menekankan bahwa setiap kasus mesti dinilai berdasarkan faktanya masing-masing.
“Pada saat yang sama, kasus-kasus ini mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah posisi, otoritas, atau pengaruh FIFA telah digunakan dengan cara yang tidak semestinya, dan jika benar demikian, apakah mekanisme yang seharusnya mencegah hal itu bekerja sebagaimana mestinya?” ujar Klaveness. Pertanyaan itu pada akhirnya kembali relevan ketika membaca kasus DR Kongo dan Mpasi.
Secara garis besar, kasus ini memperlihatkan bahwa temuan soal pemain yang tidak memenuhi syarat tidak otomatis berujung pada sanksi, terutama ketika soal tenggat waktu pengaduan menjadi penentu. DR Kongo tetap tampil di Piala Dunia, Mpasi tetap bermain termasuk melawan Inggris, dan Nigeria kini menimbang langkah lanjutan beserta kemungkinan tuntutan kompensasi. Concacaf pun meminta penanganan yang konsisten dan menyeluruh melalui jalur tata kelola FIFA.
Yang tersisa sekarang adalah pertanyaan tentang konsistensi. Jika aturan kelayakan pemain harus ditegakkan secara adil di semua kompetisi, maka publik berhak mengetahui bagaimana FIFA menimbang antara temuan investigasi dan batas waktu pengaduan dalam kasus ini. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan seberapa besar kepercayaan yang bisa diberikan kepada sistem pengawasan sepak bola dunia ke depan.