Manchester City Melanggar Aturan Keuangan Premier League

Manchester City melanggar aturan keuangan Premier League setelah komisi independen menyimpulkan klub tersebut menyusun kontrak “palsu” yang berfungsi menggelembungkan pendapatan sekaligus menekan biaya lebih dari £900 juta dalam rentang sembilan tahun. Liga dalam pengumuman pada Selasa menyatakan City terbukti bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius regulasi finansial pada musim 2009-10 hingga 2017-18.

Keputusan ini menjadi salah satu yang paling berat dalam sejarah kompetisi karena menyangkut pemilik klub asal Abu Dhabi dan dugaan rekayasa aliran dana selama hampir satu dekade. Hukuman atau sanksi belum ditetapkan, sebab pembahasannya akan dilakukan pada sidang lanjutan bersama komisi yang sama. Bagi Premier League, kasus ini bukan hanya soal satu klub, melainkan ujian atas kredibilitas aturan yang disepakati seluruh peserta liga.

Isi Putusan: Kontrak Palsu untuk Mengelabui Aturan

Menurut temuan komisi independen, Manchester City membuat sejumlah kesepakatan komersial dengan sponsor yang merupakan bagian dari skema untuk menyamarkan asal dana. Perusahaan-perusahaan yang terlibat hanya diminta membayar sebagian dari nilai kerja sama yang tercantum dalam perjanjian, sementara sisanya ditanggung oleh Abu Dhabi United Group Investment + Development Ltd (Adug) yang memiliki klub tersebut.

Skema itu disebut komisi sebagai “sham” atau kontrak semu, karena dokumen resminya tidak mencerminkan transaksi sebenarnya. Tujuannya disebut jelas: memperbesar pendapatan yang tercatat serta menekan pengeluaran, dengan nilai penyimpangan yang disebut melebihi £900 juta selama sembilan tahun. Angka itu menjadikannya salah satu temuan pelanggaran finansial terbesar yang pernah diumumkan Premier League.

Selain soal kontrak sponsor, komisi menilai City “jelas berniat mengelabui aturan Premier League”. Klub juga dinyatakan bersalah karena tidak bekerja sama, yaitu dengan upaya “menghentikan dan menggagalkan” penyelidikan yang dimulai pada Desember 2018. Kombinasi kedua hal inilah yang membuat putusan tersebut berbobot berat, karena mencakup pelanggaran substansi sekaligus sikap terhadap proses pemeriksaan.

Kronologi: Dari Akuisisi 2008 hingga Investigasi 2018

Latar belakang kasus ini bermula dari perubahan kepemilikan klub. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, bagian dari keluarga penguasa Abu Dhabi, membeli Manchester City pada 2008. Setahun kemudian, periode yang menjadi dasar penyelidikan dimulai, yaitu musim 2009-10, dan berlanjut hingga musim 2017-18.

Penyelidikan resmi Premier League terhadap klub baru dibuka pada Desember 2018. Sejak titik itu, proses hukum berjalan panjang, termasuk upaya klub yang menurut komisi justru menyulitkan pemeriksaan. Rentang waktu yang membentang lebih dari satu dekade inilah yang membuat kasus ini disebut sebagai perkara paling signifikan yang pernah ditangani liga.

Sementara itu, Manchester City menolak seluruh tuduhan dan menyatakan akan mengajukan banding. Banding tersebut harus dimasukkan sebelum tenggat pada Jumat. Artinya, putusan komisi belum menjadi akhir dari perkara, karena jalur banding masih terbuka dan proses sanksi pun belum tuntas.

Bantahan Manchester City dan Pesan Ferran Soriano

Chief Executive Manchester City, Ferran Soriano, menyampaikan pesan kepada para karyawan melalui video dengan nada yang tegas membantah temuan komisi. Menurutnya, keputusan itu dibangun di atas apa yang ia sebut sebagai “teori konspirasi Premier League”. Ia menekankan bahwa seluruh kasus liga terhadap klub berdiri di atas satu tuduhan yang menurutnya keliru.

Soriano menjelaskan bahwa tuduhan tersebut adalah anggapan bahwa uang pribadi pemilik disetorkan secara diam-diam ke dalam klub melalui sejumlah sponsor asal Abu Dhabi. Ia menyatakan hal itu tidak benar dan menyebut telah menyerahkan bukti yang tidak terbantahkan kepada komisi, termasuk rekening bank, transfer dana, serta keterangan saksi. Baginya, semua itu cukup untuk menunjukkan bahwa dana tidak berasal dari pemilik.

Dalam pernyataan resminya, Manchester City mengaku “kecewa dan terkejut” atas pendapat komisi Premier League. Klub juga menegaskan akan bersikap gigih, dan bila perlu proaktif, di setiap forum regulasi maupun hukum yang dianggap relevan. Sikap ini menunjukkan bahwa pertarungan City dengan liga kemungkinan akan berlanjut jauh melampaui pengumuman putusan pada Selasa.

Pilihan Sanksi dan Maknanya bagi Kompetisi

Belum ada keputusan soal hukuman. Beberapa opsi yang disebut tengah dipertimbangkan mencakup pencabutan gelar, denda finansial, hingga pengurangan poin. Karena itu, dampak paling besar dari kasus ini sesungguhnya masih menunggu sidang lanjutan mengenai sanksi, bukan hanya pada putusan kesalahannya.

Chief Executive Premier League, Richard Masters, menyebut perkara dan keputusan ini sebagai yang “paling signifikan” dalam sejarah liga. Ia menilai keputusan inti telah menetapkan fakta mengenai apa yang terjadi di Manchester City pada periode tersebut, termasuk bagaimana klub secara sistematis melanggar aturan liga selama hampir sepuluh tahun. Menurutnya, putusan itu sekaligus membenarkan keputusan Premier League untuk menempuh jalur hukum dalam kasus ini.

Masters menambahkan bahwa menjaga aturan yang disetujui klub-klub tetap ditegakkan adalah tanggung jawab utama liga demi melindungi integritas kompetisi. Ia menegaskan liga harus tetap kompetitif dan adil bagi semua klub serta para penggemar. Ia juga menyatakan komitmen untuk bergerak cepat menyelesaikan sisa proses, termasuk soal sanksi, agar ada kepastian bagi liga, klub, dan pendukung.

Konteks Lebih Luas: Tekanan Publik dan Langkah Berikutnya

Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan dunia sepak bola, tetapi juga menarik perhatian pemerintah. Menteri Kebudayaan, Lisa Nandy, menilai persoalan ini “sangat serius” dan menggambarkan laporan Premier League sebagai sangat telanjang. Ia mengingatkan bahwa Manchester City memiliki hak untuk mengajukan banding.

Nandy juga menyoroti dampak emosionalnya, dengan menyebut kasus ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi para pendukung City maupun penggemar sepak bola Premier League secara umum. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa implikasi perkara ini melampaui urusan administratif liga dan menyentuh kepercayaan publik terhadap keadilan kompetisi.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada dua hal utama: hasil banding Manchester City sebelum tenggat Jumat, dan pembahasan sanksi pada sidang lanjutan. Bila banding gagal, pertanyaannya bergeser ke seberapa berat hukuman yang dijatuhkan dan bagaimana hal itu mengubah peta persaingan. Terlepas dari hasilnya, perkara ini menandai momen ketika aturan finansial liga diuji secara terbuka terhadap salah satu klub terkuat di Inggris.

Yang paling penting bagi Manchester City melanggar aturan keuangan Premier League dalam perkara ini adalah presedennya. Klub-klub lain kini memiliki gambaran bahwa manipulasi pendapatan dan ketidakpatuhan terhadap proses investigasi bisa berujung pada putusan yang menyeluruh, bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa terjadi.

Penutup

Komisi independen menyimpulkan Manchester City terbukti bersalah atas seluruh tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League pada 2009-10 hingga 2017-18, termasuk penggunaan kontrak semu bernilai lebih dari £900 juta dan kegagalan bekerja sama dengan penyelidik. Klub membantah keras, menyebut kasus ini dibangun atas tuduhan palsu, dan akan mengajukan banding sebelum tenggat Jumat. Sanksi belum diputuskan dan akan dibahas pada sidang lanjutan.

Apa pun hasil akhirnya, perkara ini menegaskan bahwa integritas kompetisi kini menjadi taruhan utama. Bagi Premier League, kepastian hukum dan keadilan bagi semua klub adalah harga yang harus dibayar; bagi Manchester City, banding dan proses sanksi masih menjadi medan pertarungan berikutnya.