Skandal FIFA kembali menyeruak — kali ini menyeret langsung posisi presiden Gianni Infantino. Rencananya untuk menjual hak komersial Piala Dunia kepada investor eksternal memicu gelombang protes dari UEFA dan sejumlah pihak internal, memaksanya berebut menyelamatkan kursi kepresidenan. Padahal, baru dua pekan sebelumnya, Infantino masih sempat berpuas diri memamerkan kesuksesan Piala Dunia 2022 yang mencatat pendapatan rekor 15 miliar dolar AS.
Skandal yang menimpa FIFA ini sebenarnya bukan cerita yang lahir dalam semalam. Akarnya sudah tertanam sejak keputusan Zurich pada 2010 yang memberikan hak tuan rumah Piala Dunia 2022 kepada Qatar, bukan kepada Amerika Serikat. Rangkaian peristiwa setelahnya — penyelidikan FBI, kesaksian Chuck Blazer, hingga tumbangnya Sepp Blatter — menjadi rantai panjang yang terus membayangi FIFA hingga hari ini.
Rencana Jual Piala Dunia yang Memicu Skandal FIFA
Rencana yang memicu skandal tersebut sebenarnya cukup sederhana: Infantino hendak menjual 21 persen pendapatan masa depan Piala Dunia kepada investor luar, hanya demi mendapatkan 28 persen dari nilai komersial yang sudah dihasilkan Piala Dunia kali ini. Hitungan ini jelas merugikan FIFA dalam jangka panjang, dan banyak pihak menilai keputusan itu mengandung konflik kepentingan yang serius. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin rencana sebesar ini bisa disusun tanpa sepengetahuan dewan pengawas.
Lebih memprihatinkan lagi, rencana ini disembunyikan dari staf senior FIFA. Para anggota dewan hanya diberi waktu 53 hari untuk mempertimbangkan, dengan iming-iming bonus tunai agar menyetujui. Infantino bahkan disebut-sebut sengaja menambahkan jeda hidrasi dan pertunjukan paruh waktu di final Piala Dunia demi memperkuat daya tarik komersial turnamen di mata calon investor.
Yang terlibat dalam rencana ini juga memunculkan banyak pertanyaan. Orang-orang yang mengetahui skema tersebut memiliki koneksi dengan keluarga Trump, khususnya Joshua Kushner, saudara ipar menantu presiden AS saat itu. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada kepentingan politik dan bisnis di balik tawaran kontroversial tersebut.
Akar Skandal: Dari Chuck Blazer hingga Jatuhnya Blatter
Untuk memahami krisis saat ini, perlu menengok ke belakang. Salah satu tokoh sentral dalam sejarah korupsi FIFA adalah Chuck Blazer, sekretaris jenderal Concacaf yang dikenal dengan gaya hidup mencolok. Pria yang memiliki dua apartemen di Trump Tower — satu untuk dirinya, satu lagi untuk kucing-kucingnya — bahkan pernah saling high-five dengan Vladimir Putin ketika pemimpin Rusia itu melontarkan candaan soal penampilannya yang mirip Karl Marx.
Di balik citranya yang tampak ceria dengan janggut tebal dan burung beo bernama Max di pundak, Blazer adalah informan kunci FBI. Kesaksiannya menjadi dasar penangkapan sejumlah petinggi FIFA di Hotel Baur au Lac, Zurich, pada 2015, dan enam hari kemudian Sepp Blatter mengundurkan diri. Kejatuhan Blatter membuka pertarungan suksesi yang sengit di internal FIFA.
Kandidat terkuat saat itu adalah Michel Platini, presiden UEFA, yang dinilai mampu membawa reformasi. Namun, Amerika Serikat menolak Platini karena keputusannya mengalihkan dukungan kepada Qatar dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022. Keputusan itu diambil setelah pertemuan di Istana Élysée bersama Presiden Nicolas Sarkozy dan petinggi Qatar, meski Platini membantah adanya kesepakatan terselubung.
Nasib Platini ujung-ujungnya ditentukan oleh sebuah pembayaran yang ia terima dari FIFA pada 2011. Jaksa federal Bern, Michael Lauber, menyebut Platini sebagai sosok “antara saksi dan tersangka” — pernyataan yang melanggar protokol dan cukup untuk menggagalkan pencalonannya. Platini pun tersingkir, dan jalan menuju kursi presiden FIFA terbuka lebar bagi Infantino.
Koneksi Erat Infantino dengan Politik Amerika
Infantino terpilih sebagai presiden FIFA pada Februari 2016, mengalahkan Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dari Bahrain. Kunci kemenangannya adalah perubahan sikap blok Karibia di menit-menit akhir, dan Sunil Gulati, ketua Federasi Sepak Bola AS kala itu, tidak segan mengambil pujian atas hasil tersebut.
Setelah sekutu barunya menang, Amerika Serikat bersama Meksiko dan Kanada mendapatkan hak tuan rumah Piala Dunia 2026. Urutan peristiwanya penting untuk dicatat: Infantino terpilih pada Februari 2016, Donald Trump dilantik pada Januari 2017, dan keputusan tuan rumah diambil pada Mei 2018. Momen-momen ini menunjukkan bagaimana AS selalu bermain di belakang layar sepanjang masa kepemimpinan Infantino.
Hubungan Infantino dengan Trump semakin hari semakin dalam. Ia memberikan Trump penghargaan Perdamaian FIFA yang pertama, menyerahkan trofi Piala Dunia Antarklub, dan bahkan menyewa kantor untuk FIFA di Trump Tower — yang nyaris tidak pernah digunakan. Laporan juga menyebut keterlibatan Joshua Kushner, saudara ipar menantu Trump, dalam rencana penjualan Piala Dunia yang kini memicu krisis.
Infantino juga menunjukkan keberpihakannya dengan memecat Miguel Maduro, ketua komite tata kelola dan review FIFA, yang memblokir pemilihan kembali Vitaly Mutko sebagai wakil presiden FIFA. Mutko adalah pejabat Rusia yang sempat menjabat menteri olahraga, dan keputusan Maduro dianggap benar karena melanggar pedoman keterlibatan politik. Namun, Infantino justru memecatnya — sebuah sinyal bahwa janji reformasi yang ia dengungkan saat kampanye tidak pernah benar-benar dijalankan.
UEFA Melawan dan Gagalnya Rencana Penjualan
UEFA memberikan respons yang jauh lebih keras dari perkiraan Infantino. Federasi sepak bola Eropa itu mengancam akan memboikot turnamen FIFA dan menyatakan siap melumpuhkan FIFA selama Infantino masih menjabat. Respons yang solid dan terkoordinasi ini ternyata sama sekali tidak diantisipasi oleh tim Infantino.
Rencana penjualan Piala Dunia akhirnya dinyatakan gagal — setidaknya untuk saat ini. Infantino, yang terluka secara politik, mencoba bertahan dengan menggelar rapat darurat di Rabat, Maroko. Namun, kehadiran staf senior tidak lengkap: Kevin Lamour, chief operating officer FIFA yang termasuk dua anggota dewan lima orang yang menolak rencana tersebut, justru tidak hadir.
Sebagai upaya menggalang dukungan, rencana memperluas Piala Dunia menjadi 64 tim dipercepat. Langkah ini dianggap sebagai cara Infantino memperkuat basis dukungannya di kalangan anggota FIFA yang mayoritas negara berkembang. Namun, surat-surat dukungan yang sebelumnya hampir menjamin ia melenggang tanpa lawan mulai ditarik kembali satu per satu.
Masa Depan FIFA di Persimpangan Jalan
Pada Jumat pekan ini, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) justru menyatakan dukungannya kepada Infantino. Dukungan itu diduga terkait dengan janji final Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Casablanca. Beberapa negara yang juga menyatakan dukungan antara lain:
- Meksiko
- Argentina
- Qatar
- Uni Emirat Arab
- Lebanon
- Kuwait
- Bhutan
- Sri Lanka
Dengan 211 anggota FIFA, jumlah dukungan tersebut masih jauh dari cukup untuk mengamankan posisi Infantino. Pemilihan presiden tetap dijadwalkan pada Maret tahun depan, dan perbincangan politik kini mulai bergeser dari membahas cara mengubah FIFA menjadi siapa calon penantangnya. Turnamen yang berpotensi menjadi sasaran boikot pertama adalah Piala Dunia Wanita U-20 di Polandia yang dimulai pada 5 September.
Polandia telah berinvestasi besar-besaran untuk infrastruktur turnamen dan berharap acara tetap berjalan sesuai jadwal. Namun, federasi sepak bola Polandia kemungkinan besar akan solid mengikuti blok UEFA. Sejarah mencatat, FIFA sudah lama terjangkit budaya klientelisme sejak João Havelange memenangkan pemilihan presiden pada 1974, dan banyak pihak mulai meragukan lembaga ini bisa diperbaiki dari dalam.
Skandal yang menerpa Infantino kali ini hanyalah puncak gunung es dari masalah yang sudah lama membusuk di tubuh FIFA. Upaya reformasi yang dijanjikan saat ia pertama kali terpilih ternyata hanya tinggal retorika, terbukti dari berbagai kebijakan kontroversial dan kedekatannya dengan lingkaran politik Amerika. Dari Blazer yang menyewa apartemen untuk kucing-kucingnya di Trump Tower, hingga Infantino yang menyewa kantor di gedung yang sama — FIFA seakan tidak pernah benar-benar beranjak dari masa lalunya yang kelam.
Yang jelas, rencana penjualan Piala Dunia memang gagal untuk saat ini, tetapi politik di dalam FIFA masih jauh dari selesai. UEFA bertekad melumpuhkan FIFA sampai Infantino angkat kaki, sementara Infantino sendiri masih bertahan dengan menggalang dukungan dari berbagai konfederasi. Pertanyaan terbesar yang tersisa adalah: apakah FIFA bisa berubah, atau justru kebusukan ini memang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari institusi tersebut sejak puluhan tahun lalu?