Khaldoon al-Mubarak adalah sosok yang biasa berjalan di atas tali tipis: sebagai chairman Manchester City, ia harus menjaga nama klub, sementara posisinya sebagai penasihat utama Presiden Uni Emirat Arab (UEA) menuntut kehati-hatian diplomatik. Dalam perkara dakwaan pelanggaran aturan keuangan yang menjerat City, ia disebut mengambil langkah keliru yang jarang terjadi, yakni bersikap konfrontatif terhadap otoritas sepak bola. Menurut sejumlah kalangan di Abu Dhabi, sikap itu berpotensi berujung pada skenario yang selama ini dianggap tabu: menjual klub.
Posisi al-Mubarak bukan sekadar bos sebuah klub Liga Primer. Ia adalah penasihat kepala bagi Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan, penguasa Abu Dhabi sekaligus presiden UEA, dan tokoh yang mengurus berkas hubungan negaranya dengan Inggris, China, hingga Amerika Serikat. Karena itu, gejolak apa pun di Manchester City tidak pernah benar-benar hanya urusan sepak bola; ia menyentuh reputasi negara dan kekuatan lunak yang dibangun Abu Dhabi selama bertahun-tahun.
Siapa Khaldoon al-Mubarak di Peta Kekuasaan Abu Dhabi
Karier al-Mubarak sebagai orang kepercayaan istana dimulai tak lama setelah ia lulus dari Tufts University di Massachusetts. Ia langsung bekerja untuk Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan, dan sejak itu posisinya terus naik hingga menjadi penasihat utama bagi penguasa Abu Dhabi tersebut. Menurut seorang sumber yang dikutip Financial Times, ia “secara diplomatik memegang berkas Inggris sekaligus berkas China” dan menjadi penghubung utama dengan pemerintahan Amerika Serikat, serta memiliki imunitas diplomatik di Inggris.
Jejak keluarganya memperkuat posisi itu. Kakek dari pihak ayah, Ahmad bin Abdul Aziz al-Mubarak, menjabat ketua departemen yudisial syariah Abu Dhabi sekaligus penasihat senior Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan, presiden pendiri UEA. Pada 1970-an, ia merancang kerangka hukum Islam bagi negara baru yang saat itu baru terbentuk, sehingga ia dianggap sebagai salah satu arsitek fondasi UEA—sebuah negara yang usianya kini baru sekitar 55 tahun. Namanya, seperti halnya nama ayah al-Mubarak, diabadikan sebagai nama jalan di Abu Dhabi.
Ayahnya, Khalifa Ahmed Abdel Aziz al-Mubarak, adalah seorang duta besar. Pada 9 Februari 1984, ia meninggalkan apartemen keluarganya di Paris untuk bekerja dan dibunuh di jalan oleh seorang teroris Palestina; Khaldoon saat itu baru berusia delapan tahun. Pembunuhan itu dilakukan oleh kelompok yang dipimpin Abu Nidal, yang menurut CIA merupakan “kelompok teroris paling berbahaya dan paling efektif” serta paling terorganisasi di antara kelompok teroris Palestina radikal sebelum munculnya Hamas. Aksi tersebut dibenarkan melalui sebuah panggilan telepon dengan alasan bahwa UEA “telah mengusir warga Palestina dan Arab serta terkait dengan imperialisme Amerika”—dengan kata lain, dituduh terlalu lembek terhadap Barat dan tidak cukup radikal bagi perjuangan Palestina.
Karena tragedi itulah ayahnya dihormati sebagai martir negara, dan keluarga kerajaan disebut memperlakukan al-Mubarak seperti anak angkat yang dijaga baik-baik. Latar belakang ini menjelaskan mengapa ia dipercaya memegang urusan-urusan sensitif, dan sekaligus mengapa setiap kesalahannya berpotensi dibaca sebagai persoalan keluarga besar, bukan sekadar kesalahan manajemen klub.
Kronologi: Nada Konfrontatif dan Dakwaan yang Berulang
Menurut pengacara Manchester City, Simon Cliff, sikap agresif dan konfrontatif yang diambil klub terhadap otoritas sepak bola didikte langsung oleh al-Mubarak. Dokumen bocor yang pertama kali dipublikasikan Der Spiegel mengungkap bahwa pada 2014, ketika City menghadapi dakwaan pertama dari Uefa, Cliff menulis bahwa Khaldoon lebih memilih menghabiskan £30 juta untuk menyewa 50 pengacara terbaik di dunia dan menggugat Uefa selama sepuluh tahun ke depan daripada menyetujui sanksi finansial. Pernyataan itu menunjukkan bahwa strategi melawan, bukan bernegosiasi, memang datang dari level tertinggi klub.
Pada kesempatan itu, al-Mubarak akhirnya melunak. City bersama Paris Saint-Germain yang juga dituduh menyetujui denda kecil serta pembatasan transfer yang tidak terlalu berat dari Uefa. Namun setelah itu, jalannya bercabang tajam: PSG menerima hukuman mereka dan memilih merapat ke Uefa, sementara City justru terus melawan.
Perbedaan sikap itu terasa ironis. Presiden PSG, Nasser al-Khelaifi, kemudian menjadi ketua European Club Association—kini bernama European Football Clubs—dan penentang utama proyek Super League. Di sisi lain, PSG membangun salah satu tim paling menarik dan paling sukses di Eropa, sehingga memunculkan kekaguman terhadap brand Qatar dari pihak-pihak yang bersedia mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia. City, dengan strategi konfrontatifnya, memilih jalan yang jauh lebih berisiko bagi citra pemiliknya.
Melanggar Hukum Utama Seorang Duta Besar
Dengan terus melawan hingga akhir, al-Mubarak dinilai melanggar aturan mendasar seorang duta: jangan mempermalukan atasan Anda. Jika banding City terhadap temuan komisi independen yang menyatakan klub bersalah atas sejumlah pelanggaran aturan keuangan ditolak, ia bisa saja diminta mengurus penjualan klub. Skenario itu bukan lagi sekadar spekulasi di kalangan pengamat, melainkan sesuatu yang menurut beberapa sumber memang telah dibicarakan di Abu Dhabi.
Christopher Davidson, penulis buku Abu Dhabi, Oil and Beyond, mengatakan ia yakin hal itu berlaku bagi Manchester City. Lebih dari itu, ia mengaku telah diberi tahu oleh sejumlah pihak di Abu Dhabi bahwa skenario tersebut memang akan terjadi. “Saya tidak bisa melihat alasan apa pun mengapa mereka akan bertahan dan mencoba membangun kembali reputasi setelah ini. Ini mempermalukan keluarga kerajaan sekarang,” ujarnya. Ia juga menyatakan tidak dapat mengingat contoh ketika sesuatu berjalan buruk bagi Abu Dhabi lalu mereka tetap mengucurkan uang ke proyek itu.
Menurut Davidson, Abu Dhabi kemungkinan akan menyelesaikan proses banding terlebih dahulu karena tidak ada ruginya. Setelah itu, fokusnya berubah menjadi bagaimana keluar sebelum para pemilik dinyatakan tidak layak—hasil akhir yang jauh lebih buruk. Ia menyebut ada orang-orang cerdas di Abu Dhabi yang, menurut informasi yang ia terima, akan sangat mendesak agar ini menjadi pengunduran diri secara diam-diam, karena semakin lama bertahan, semakin besar kerusakan yang timbul dan seluruh kekuatan lunak yang telah diperoleh Abu Dhabi bisa terurai.
Skenario Keluar dan Bantahan dari Al-Mubarak Sendiri
Al-Mubarak sendiri pernah menegaskan bahwa klub seperti City adalah permata yang tidak dijual. Pada Juni, ia menyatakan “permata semacam ini tidak Anda jual” dan bahwa yang ada hanyalah “niat untuk terus menumbuhkannya”. Sebelumnya, pada awal musim panas tahun lalu, ia juga menyampaikan bahwa klub tidak akan dijual. Pernyataan-pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa secara resmi tidak ada rencana mundur.
Davidson membaca pernyataan tersebut dari sudut yang berbeda. Menurutnya, pernyataan al-Mubarak—termasuk pernyataan pada awal musim panas lalu bahwa klub tidak akan dijual—merupakan produk saran yang buruk, baik yang diterimanya maupun yang akhirnya sampai ke Sheikh Mansour. Ia menilai perkara ini mungkin penting bagi publik di Inggris, tetapi bagi Abu Dhabi, Manchester City hanya proyek pinggiran. Artinya, keputusan besar soal klub sangat mungkin ditentukan oleh pertimbangan reputasi negara, bukan oleh ambisi sepak bola semata.
Konteks Lebih Luas: Inggris, Abu Dhabi, dan Investasi Lain
Ancaman terhadap hubungan Inggris–Abu Dhabi secara keseluruhan dinilai terlalu dibesar-besarkan. Davidson menilai sebagian pemberitaan menggambarkan Abu Dhabi sebagai entitas yang terlalu monolitik, padahal ada bagian-bagian besar dan terus tumbuh dari ekonomi negara itu yang berada di luar kewenangan al-Mubarak. Beberapa investasi terbesar Abu Dhabi di Inggris dalam beberapa tahun terakhir justru berada di sektor energi terbarukan dan ladang angin di Skotlandia melalui Masdar, yang diketuai Sultan al-Jaber—satu lagi letnan kunci penguasa Abu Dhabi.
Davidson juga menyoroti International Holding Company (IHC), yang memiliki investasi besar di Inggris pada bidang bioteknologi, pelayaran, layanan kesehatan, dan ritel, termasuk jaringan restoran Ivy. Perusahaan itu diketuai Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, wakil penguasa Abu Dhabi sekaligus saudara presiden UEA dan Sheikh Mansour. Menurut Davidson, tidak terbayangkan investasi-investasi tersebut akan ditarik.
Pada Mei tahun ini, Inggris menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan UEA. Kesepakatan itu disebut berpotensi bernilai £3,7 miliar per tahun bagi ekonomi Inggris. Davidson menegaskan UEA menjadi kekuatan utama di balik tercapainya kesepakatan tersebut dan bahwa hal itu merupakan pencapaian besar bagi kedua pihak, sehingga tidak ada kemungkinan semua itu akan terganggu.
Mengapa Al-Mubarak Kemungkinan Tetap Terlindungi
Al-Mubarak diprediksi akan keluar dari kekacauan ini tanpa banyak noda, karena Manchester City hanyalah bagian kecil dari portofolionya. Davidson menilai mustahil baginya mengetahui apa yang terjadi di setiap bagian kekuasaannya. Dugaan pribadinya, persoalan ini justru muncul dari lapisan-lapisan di bawah al-Mubarak, dan semuanya bermuara pada kualitas penasihat hukum yang bekerja untuknya.
Ia membandingkan dengan Qatar yang menurutnya memiliki orang-orang sangat cerdas untuk mengurus klubnya. Dalam kasus City, menurut Davidson, yang terjadi adalah kombinasi saran buruk yang diberikan kepada para petinggi Emirat, salah membaca politik Inggris, dan salah membaca Liga Primer beserta gambaran besarnya sebagai institusi berbasis aturan. Semua itu, ditambah posisi City yang hanya proyek pinggiran bagi Abu Dhabi, membuat sosok al-Mubarak kemungkinan besar tetap bertahan di kursinya.
Perkara Manchester City pada akhirnya lebih dari sekadar sengketa aturan keuangan sepak bola. Ia menjadi ujian bagi cara Abu Dhabi mengelola citra, pengaruh, dan hubungan diplomatiknya, dengan al-Mubarak berada tepat di titik temu semuanya. Jika banding klub gagal, tekanan untuk mundur secara diam-diam akan menguat; jika berhasil, ia bisa kembali melanjutkan perannya sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan ambisi sebuah klub sepak bola.
Yang jelas, langkah keliru dalam perkara ini tidak menghapus kedudukan al-Mubarak di struktur kekuasaan Abu Dhabi. Ia tetap bagian dari lingkaran terdekat penguasa, dengan berkas-berkas besar yang jauh lebih penting daripada satu klub Liga Primer. Namun kasus ini menjadi pengingat bahwa bahkan aktor paling berpengalaman sekalipun bisa tersandung ketika bersikukuh melawan institusi yang dibangun atas dasar aturan.